Rencana kerja yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan akuntabilitas, sebagai berikut:

No Kegiatan Target Bukti Pendukung
1 Pengendalian Gratifikas
a. Sosialisasi pengendaliangratifikasi Sosialisasi pengendalian gratifikasi Dilakukan Spanduk/banner/leaflet dll tentang larangan gratifikasi; Dokumen sosialisai larangan gratifikasi dalam rapat internal maupun eksternal (undangan, notulen,daftar hadir; Foto Kotak Pengaduan
b. Pengendalian gratifikasi Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan SK pembentukan unit pengendalian gratifikasi
2 Penerapan SPIP
a. Membangun lingkungan pengendalian Satgas SPIP Terbentuk Dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN, Laporan SPI, Monitoring PSPA,Laporan Penggunaan Listrik, (v) Kartu Kendali penggunaan BBM dan perawatan kendaraan Dinas, Dokumen Mitigasi Resiko; SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Juklak dan Juknis Pengendalian Internal
b. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan Ada Pemetaan Risiko Dokumen analisis risiko dan tabel pengendalian
c Sosialisasi SPI SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Notulen rapat, undangan, daftar hadir, Laporan Pelaksanaan SPI, Surat edaran
3 Pengaduan Masyarakat
a Ada Sarana Pengaduan masyarakat Sarana Pengaduan Online Berjalan Print screen website pengaduan masyarakat, box pengaduan,
b Penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti a) Laporan Penangan Pengaduan Masyarakat b) Surat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
c Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat Evaluasi pengaduan masyarakat berjalan a) Notulensi rapat struktural terkait evaluasi pengaduan masyarakat
d Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Tindak lanjut pengaduan masyarakat a)Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
4 Whistle-Blowing System
a Sosialisasi Whistle BlowingSystem Ada Rapat internal Sosialisasi Whistle Blowing System a) Bahan Sosialisasi WBS b) Daftar hadir sosialisasi WBS
b Penerapan Whistle Blowing System Penerapan Whistle Blowing System berjalan a) Website aktif terkait WBS
b) SK satgas WBS
c) Laporan penanganan WBS
c Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Ada kegiatan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System a) Notulensi Rapat evaluasi WBS
d Tindak lanjut atas penerapan Whistle Blowing System Ada Tindak lanjut atas peneran dan evaluasi WhistleBlowing System Laporan tindak lanjut evaluasi bulanan
5 Penanganan Benturan Kepentingan
a Kegiatan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Ada Penugasan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Surat penugasan dari Kepala BPS Prov/Kab/Kota tentang penunjukan pejabat untuk mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan Perka BPS tentang Benturan Kepentingan, Laporan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan.
b Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Ada Rapat Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan a) Bahan Sosialisasi terkait benturan kepentingan
b) Daftar hadir sosialisasi, notulen, undangan
c Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan a) Laporan penanganan tentang benturan kepentingan
d Rapat evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Ada Rapat evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a) Notulensi rapat evaluasi terkait benturan kepentingan
e Tidaklanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Ada aksi Tidak lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a) Laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan! kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinada instansi pemerintah.
Target yang ingin dicapai dengan program ini adalah:
  1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah: dan
  2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.